Di sela-sela rapat pembahasan RKA yang sangat padat, DPRD Kota Yogyakarta menyempatkan waktu untuk menerima kunjungan tamu dari  beberapa daerah. Seperti halnya pada Kamis (14/11) pagi, rombongan dewan dari Padang Pariaman mendatangi gedung DPRD. Dalam pertemuan tersebut, Risdianto, Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman memaparkan sekilas kondisi Kabupaten Padang Pariaman dengan APBD sebesar Rp 1,5 T dan PAD yang masih relatif kecil yaitu Rp 106 M. "Kami ingin mengetahui program pendidikan dan kesehatan yang menjadi unggulan di Kota Yogyakarta, " tanya Rusdianto.

Dhian Novitasari, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa Pemkot Yogyakarta mengalokasikam anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 400 M. Selain dari BOS pemerintah pusat, Pemkot juga memilikk BOSDA yang dianggarkan oleh APBD. Untuk tingkat SD pada tahun depan akan mengalami kenaikan, yaitu Rp 1,5 juta/tahun per anak. Untuk tingkat SMP sebesar Rp 1,750 juta/tahun per anak. Ini akan diberikan semua siswa ber-KK Kota jogja. Selain itu ada juga anggaran Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) yang digunakan untuk pengambilan ijazah siswa yang  ditahan sekolah. Biasanya ini digunakan oleh siswa kurang mampu yang bersekolah di swasta, yang mengalami kesulita  dalam pembayaran SPP. Untuk besarannya fleksibel, karena kekurangan biaya bermacam-macam. Untuk bantuan operasional tingkat PAUD akan dinaikkan menjadi Rp 15 jt. "Pemkot Yogyakarta juga memberikan beasiswa bagi siswa ber-KMS. Untuk yang bersekolah di luar DIY per tahun akan mendapat Rp 5 jt dan dalam DIY sebesar Rp 4,5 jt. Selain itu, Pemkot juga memiliki kebijakan bagi siswa KMS dengan kuota sebesar 30% untuk masuk sekolah negeri," terang Dhian.

Sementara terkait kesehatan, lanjut Dhian, Pemkot Yogyakarta sudah menerapkan universal coverage. Pemkot Yogyakarta menganggarkan Rp 60 M untuk jamkesda bagi seluruh warga di Kota Yogyakarta. "Warga yang bersedia mendapat fasilitas kesehatan di kelas 3, bisa langsung mendaftar ke UPT Jamkesda di Dinas Kesehatan untuk mendapatkan KIS. Oleh karena tahun  depan iuran BPJS naik, maka bisa saja warga peserta BPJS mandiri di kelas 1 dan 2 bisa saja akan berbondong-bondong mendaftar. Namun, hal ini sudah kami antisipasi dengan menambah anggaran," urai Dhian. (ism/ast).