Selasa (5/11) pagi, DPRD Kota Yogyakarta menerima audiensi dari STISIPOL Kartika Bangsa. Bambang Tri Susanto, Tim dari STISIPOL Kartika Bangsa menjelaskan maksud kedatangannya untuk menyosialisasikan keberadaan program studi di kampus ini, khususnya  Program Magister Administrasi Publik (MAP). Program ini sangat tepat untuk anggota dewan karena sangat linier dengan politik dan publik. Keunggulan kampus ini, selain sudah terakreditasi B, programnya juga dirancang sederhana, namun esensinya tetap terpenuhi. MAP Kartika Bangsa  berdiri pada tahun 2011.  Dalam pembelajaran, program ini membatasi jumlah mahasiswa, yaitu satu kelas hanya berisi 25 – 30 mahasiswa. “Untuk itu kami berharap bisa bertemu dengan anggota dewan dan bisa menyosialisasikan program kami. Kami juga bisa mengetahui minat kuliah anggota dewan dan ASN. Kuliah akan dilakukan setiap hari sabtu dan dosennya berasal dari Kemendagri. Biaya sangat terjangkau, yaitu hanya Rp 25 juta sampai selesai, dan bisa diangsur. Waktu jangka kuliah 18 bulan, meskipun praktiknya 2 tahun. Harapan kita mudah2an anggota dewan bisa join dengan Kartika Bangsa,” terang Bambang.

Danang Rudiyatmoko, Ketua DPRD Kota Yogyakarta mengapresiasi Kartika Bangsa yang bisa menginisisasi program studi MAP. Prograkm MAP harus dinamis karena aturan perundangan diatas juga dinamis, sehingga ini harus disesuaikan. Di kota Yogyakarta kami mendorong administrasi dibikin sistem informasi manajemen yang cepat. Akuntansi publik ini memang diperlukan di era keterbukaan publik dan sangat dinamis. “Monggo nanti kita jadwalkan kepada teman2, karena ini ilmu yang harus banyak membaca dan juga melihat hierarkinya. Sistem informasi manajemen sudah jalan, harapannya akan menjadi lebih baik lagi. Daya kreatifitas diperlukan untuk memperdalam, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil bisa pas. Potensi anggota dewan di sini ada yang lulusan S1 dan ada juga yang SMA . Kalau dimungkinkan bisa juga ada kerjasama, misalnya short course untuk memperdalam kebijakan. Materi S2 bisa dimasukkan ke dalam bimbingan teknis,” kata Danang

Asto Susilo Rahardjo, Tim Kartika Bangsa menjelaskan bahwa kelas mereka adalah kelas regular, namun bagi yang sudah bekerja juga disediakan kelas khusus. “Kami sowan ke sini juga ingin bertanya apakah ada potensi di DPRD supaya kita bisa membentuk kelas. Memang tidak selalu harus anggota DPRD, bisa juga ASN. Kami ingin menjajaki potensi, nanti misalnya ada anggota DPRD yang berminat dan apakah ada program khusus untuk membiayai sekolah mereka,” tanya Asto.

Danang menanggapinya bahwa DPRD merupakan lembaga poltik. DPRD tidak memiliki anggaran untuk menyubsidi. Secara pribadi, Danang mengaku perlu perlu pendidikan administrasi publik, karena merupakan ilmu yg mengikuti perkembangan administrasi negara. “Nanti akan kita fasilitasi untuk bisa menyampaikan kepada masing-masing anggota DPRD. Saya akan berupaya mendorong supaya konektivitas antar dinas terkait kebijakan bisa tereksekusi,” terang Danang. (hangesti/aster)