YOGYAKARTA: Ketua Komisi C DPRD Kota Yogya Ririk Banowati menyatakan bakal terus mengawal pembangunan hidran kering sebagai sarana pelayanan bagi warga di kampung-kampung padat dan sulit akses mobil pemadam kebakaran.

"Pembangunan jaringan hidran kering ini memang anggarannya tidak sedikit, tiap titik minimal bisa memakan biaya Rp 1 miliar namun kami di Komisi C terus mengawal karena ini menjadi kebutuhan penting sebagai antisipasi kebakaran di kampung padat penduduk," kata Ririk Kamis (25/11).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan tingginya biaya pembangunan hidran kering ini yang membuat alokasi tiap tahunnya menjadi sangat terbatas. Terlebih selama hampir dua tahun ini pandemi Covid-19 masih berlangsung. Yang membuat anggaran untuk pembangunan hidran iti pun ikut dipangkas karena adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi.

Ririk mengatakan tingginya pembangunan hidran kering karena seringkali harus membongkar bagian dalam struktur jalan, lalu menanam pipa dan memasang instalasinya agar sewaktu waktu bisa dipakai saat ada kebakaran di kampung padat.

"Makanya kami juga berharap dari Damkar, Bappeda, atau Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa berkoordinasi, kalau sedang ada pengerjaan proyek infrastruktur bisa sekalian menyertakan kemungkinan pembangunan hidran itu, agar anggaran lebih bisa dihemat," kata 

Tahun 2021 ini, kata Ririk, terealisasi setidaknya dua titik hidran kering dan tahun 2022 direncanakan ada satu titik hidran kering. "Semoga pada 2023 kita bisa menambah lebih banyak titiknya, kami akan mengawal ini," kata dia.

Penambahan titik hidran sendiri dilakukan bertahap dan sesuai dengan urutan kesiapan detail engineering design (DED).

Pada tahun ini, pembangunan hidran kampung akan dilakukan di Kampung Ngadiwinatan dan Purwodiningratan yang berada di Kelurahan Ngampilan dengan alokasi anggaran sekitar Rp1,4 miliar.

"Hidran kering ini sudah diujicobakan pada pekan lalu," kata Ririk.

Kedua kampung tersebut merupakan kampung dengan permukiman yang cukup padat dan jalan kampung yang sempit, sehingga menyulitkan akses kendaraan pemadam kebakaran yang biasanya berdimensi besar.

Program penambahan hidran kampung sudah diawali pada 2017 di Pathuk dan Kauman. Program tersebut kemudian dilanjutkan pada 2019 di sejumlah kampung, yaitu di Gemblakan Bawah, Ledok Tukangan, Jlagran, dan Cokrodirjan.