PPKM Level 3 Nataru,  Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya: Biarkan Ekonomi Rakyat Berjalan

YOGYAKARTA: Belakangan terus menghangat soal rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 yang akan diterapkan saat libur natal dan tahun baru.

Kalangan pelaku wisata khususnya perhotelan mendesak pemerintah DI Yogyakarta berhati hati menentukan langkah atas kewenangan yang akan diberikan pusat. Sedangkan dari kalangan pengelola destinasi berharap tidak ada lagi penutupan obyek wisata.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, Dwi Candra Putra turut menyoroti soal rencana PPKM Level 3 yang kini diresahkan masyarakat itu. 

"Di lapangan kami mendapat informasi, memang hampir semua pelaku wisata menyayangkan keputusan pemerintah pusat itu," kata politikus Nasdem itu Selasa (23/11).

Chandra menuturkan Yogyakarta nyaris atau bahkan tumbang geliat ekonomi dan wisata selama masa PPKM Darurat dijalankan medio Juli-September lalu. Baru sekitar 1,5 bulan ini warga Yogya khususnya pelaku wisata dan ekonomi bisa bernafas dan menggali rejeki kembali untuk pulih. Sehingga ia mengerti kekecewaan yang muncul akibat rencana PPKM Level 3 itu.
 
"Prinsip kami, ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta harus tetap bisa bergerak, sebagai modal awal  kegiatan triwulan pertama yang harus di ampu APBD," kata Chandra.

Chandra tak menampik, kekhawatiran akan gelombang ketiga pandemi juga masih dirasakan. Namun di sisi lain kondisi vaksinasi pada sasaran awal di Kota Yogyakarta juga sudah tuntas 100 persen sejak Oktober lalu. Tinggal menuntaskan kalangan usia 6-11 tahun yang belum keluar keputusannya dari pusat.

"Kondisi masyarakat juga telah sadar akan protokol kesehatan, artinya dengan vaksinasi dan penerapan protokol secara ketata itu saya kira biarkan kegiatan wisata dan ekonomi berjalan normal, namun diawasi agar prokes berjalan ketat," tukas Chandra.

Chandra melanjutkan, untuk antisipasi agar tak terjadi ledakan kasus Covid-19 pasca libur Nataru, pemerintah menyiapkan skenario bagaimana memonitor mobilitas tanpa harus mematikan perekonomian masyarakat.

"Segala sarana prasarana fasilitas layanan kesehatan juga musti dalam keadaan siap, jadi ketika ada kasus baru segera bisa ditangani dengan cepat, tanpa harus menunggu menjadi klaster besar," pungkas Chandra.