YOGYAKARTA: Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta HM Fursan dalam mengambil kebijakan PPKM Level 3 saat Nataru nanti, perlu mempertimbangkan juga fluktuasi kasus Covid-19 yang terjadi.

"Data perkembangan kasus harus dilihat, artinya kita jangan gegabah, kooordinasi dan libatkan pakar epidemiologi dan juga dinas kesehatan untuk kesiapannya," kata Fursan Selasa (23/11).

Politikus PAN itu melihat terlalu dini jika pemerintah daerah mengambil kebijakan pada November ini sedangkan momentum libur Nataru masih berkisar sebulan lagi dan kasus masih terus naik turun.

"Sebab dari Dinkes Provinsi DIY pun laporannya ke pusat dan yang menyatakan ketentuan soal PPKM Level 3 nanti tentunya dari pusat dulu, jadi saya rasa semua juga harus  menunggu keputusan resmi diumumkannya dari pusat," kata Fursan.

Fursan tak menampik, memang belakangan Kota Yogya sudah begitu ramai dengan perhitungan per hari bisa 20.000 orang masuk.

"Jadi dengan situasi itu, kalau ada kebijakan baru sebaiknya aktivitas perekonomian tetap diperlonggar, kasihan masyarakat yang perekonomiannya baru mau tumbuh  ditutup lagi," ujar Fursan.

Ia pribadi menilai, pemerintah pertama harus melibatkan koordinasi dengan dinas kesehatan.

"Apakah benar dalam rentang jelang Nataru ini ada kenaikan penderita Covid 19 dengan situasi yang ramai itu, jadi jangan asal menebak, kalau wisata ramai maka Covid-19 naik," kata dia.