YOGYAKARTA: DPRD Kota Yogyakarta angkat bicara terkait kasus adanya PKL di Jalan Perwakilan kawasan Malioboro Kota Yogyakarta belakangan viral karena nuthuk harga kepada wisatawan.

Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta Dhian Novitasari S.Pd mengatakan selaku keterwakilan masyarakat yang ada di lembaga DPRD Kota Yogyakarta, menghimbau
agar Pemerintah Kota Yogya melalui dinas terkait seperti UPT Malioboro segera melakukan koordinasi ulang.

"Koordinasi khususnya antar pedagang yang terdaftar untuk bisa bersama-sama membuat komutmen lagi dalam menjaga nilai harga makanan saat di jual dikawasan tetsebut," kata Dhian Minggu (30/5).

Koordinasi tersebut, lanjut politisi Gerindra itu, bisa dilakukan melalui pertemuan reguler sebulan sekali maupun lewat surat edaran maupun bentuk forum lainnya.

"Bentuk konkrit lainnya bisa juga dilakukan petugas UPT Malioboro untuk melakukan sidak di lapangan setiap bulannya atau saat Kota Yogya dalam masa peak season liburan, di mana kondisi Malioboro dipadati wisatawan," kata Dhiann

Sehingga, kejadian seperti itu yang dilakukan oleh oknum pedagang tidak terjadi lagi dan tidak merugikan citra pedagang kaki lima di Malioboro lainnya.

"Citra Kota Jogja yang identik dengan wisata kuliner yang murah, bersahabat dan enak harus dijaga," kata Dhian.

Dhian mengatakan sanksi untuk memberikan efek jera bagi oknum pedagang yang nuthuk itu juga tetap perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogya.

"Tegakkan sanksi tegas seperti pencabutan ijin berdagang atau hal efek jera lainnya agar benar benar meminimalisir ini tak terjadi lagi lain waktu," kata Dhian.

Dhian selalu Wakil Ketua DPRD Kota Yogya menyatakan terus mencermati perkembangan di masyarakat terutama sektor wisata Yogya.

"Kita harus bersama mengawasi agar Kota Jogja tetap Berhati Nyaman," katanya.