Jajaran eksekutif dan legislatif saat ini tengah intensif melakukan pembahasan rancangan APBD 2021. Kejadian luar biasa berupa pandemi virus Korona diperlukan kebijakan strategis untuk mengejar target pembangunan sesuai RPJMD. Hal ini supaya kepentingan warga tetap terakomodir seiring upaya rekoveri yang akan dilakukan. Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Yogya Dra Sri Retnowati, menjelaskan APBD memiliki peran sentral dalam menjalankan roda pembangunan. "Seluruh kegiatan yang akan dijalankan harus masuk dalam postur APBD. Itu pun sangat tergantung dari sektor pendapatan. Munculnya pandemi Covid-19 sangat berpengaruh dalam tatanan APBD," jelasnya.

Pendapatan di Kota Yogya selama ini memang banyak didominasi transfer dari pusat. Akan tetapi mayoritas terserap untuk belanja pegawai. Sedangkan roda pembangunan berpijak pada pendapatan asli daerah (PAD). Sementara PAD Kota Yogya selama ini juga bergantung pada pajak di sektor industri pariwisata. Retnowati yang duduk di Komisi B ini menuturkan, pandemi Covid-19 sangat memukul sektor industri pariwisata. Sehingga sudah bisa dipastikan pajak dari hotel, restoran, hiburan dan lainnya akan turut terdampak. Pada APBD 2020, target PAD yang semula Rp 671 miliar pun dirasionalisasi menjadi Rp 413 miliar melalui perubahan. "Realisasi PAD itu banyak ditopang dari sektor pajak dan retribusi. Dengan kondisi saat ini dipastikan realisasinya akan anjlog jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya," tandasnya.

Oleh karena itu, Pemkot harus cermat dalam menakar asumsi pendapatan daerah. Wajib pajak yang selama ini menjadi penopang PAD juga tengah terseok untuk bisa kembali bangkit. Di sisi lain, pemerintah daerah membutuhkan pemasukan untuk membiayai kegiatan yang sudah direncanakan. Sehingga sampai akhir tahun ini bahkan sampai tahun depan perlu ada jaring pengaman ekonomi. "Terutama ekonomi sektor bawah. Pemkot harus ikut andil untuk meringankan beban mereka. Bisa dengan akses permodalan, memfasilitasi pemasaran atau bahkan mendampingi diversifikasi usaha sesuai dengan kebutuhan pasar," usulnya.

Di samping strategi dalam mengantisipasi anjloknya pendapatan daerah, Retnowati juga mendesak agar Pemkot semakin gencar mengakses dana dari pusat. Terutama berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) di kementerian-kementerian maupun Danais dari Pemda DIY. Keberadaan DAK dan Danais dinilainya cukup signifikan untuk mengurangi beban keuangan daerah dalam pembiayaan kegiatan. Sehingga rendahnya asumsi PAD pada tahun depan tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kegiatan di masyarakat. "Kita upayakan agar pelaku usaha bisa cepat bangkit kembali. Kegiatan di bawah juga berjalan normal tanpa mengabaikan protokol kesehatan," katanya. (dhi/ast)