Luas wilayah Kota Yogya yang tidak lebih dari 32,5 kilometer persegi, termasuk kota kecil dengan 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Penataan pembangunan di Kota Yogya juga harus memperhitungkan beberapa ikon kota seperti pariwisata, pendidikan, kuliner serta beragam destinasi. Peran aktif lembaga legislatif pun sangat diperlukan untuk menata kota, apalagi Yogya tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dieksplorasi. Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogya Cahyo Wibowo ST, mengungkapkan peran legislatif diperlukan agar pembangunan Kota Yogya secara umum dapat terlaksana dengan baik. "Seperti halnya dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan yang ditujukan untuk kesejahteraan penduduk Kota Yogya," ungkapnya.

Selain itu diharapkan pembangunan tersebut tidak mengesampingkan aspek sejarah dan keunikan identitas Kota Yogya yang dapat menarik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan, pematangan serta sinkronisasi di dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Hal ini karena pemerataan pembangunan merupakan kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Cahyo Wibowo menambahkan, menata pembangunan Kota Yogya harus diawali dengan pemerataan pembangunan. Sehingga jangan sampai penataan kota hanya terpusat di daerah utara dan timur, tetapi juga mulai masuk penataan daerah barat dan selatan. "Termasuk dalam hal ini juga terkait dengan aspek pendidikan. Di mana melalui sistem zonasi kita dapat melihat ketidakmerataan pembangunan dengan adanya wilayah kecamatan yang tidak memiliki SMP negeri, sedang di sisi lain ada kecamatan yang memiliki lebih dari satu SMP negeri dalam satu wilayah," urainya.

Dengan demikian, anggota legislatif sebagai perwakilan masyarakat dan dipilih oleh masyarakat harus dapat mengambil peran dalam mendorong pemerataan pembangunan. Di antaranya adalah berusaha secara maksimal untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dengan mensinkronkan program dan kebijakan pemerintah kota dengan keinginan masyarakat secara luas. Apalagi lembaga dewan dalam berperan memiliki posisi yang strategis. Terutama dalam mencermati perencanaan, mengawasi pelaksanaan hingga menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi dari konstituennya. "Di sinilah peran sentral legislatif untuk bersama-sama mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan serta menata Kota Yogya. Sehingga Kota Yogya bisa semakin baik dan menjadi tujuan utama wisata yang akan mengangkat perekonomian dan berimbas positif pada masyarakat lokal," urainya. (dhi/ast)