Kendati Kemendikbud memberikan lampu hijau kegiatan pembelajaran tatap muka bagi daerah zona hijau dan kuning, namun sarana pendukung untuk belajar daring harus tetap dioptimalkan. Salah satunya ketersediaan wifi publik yang harus mampu menyasar hingga tiap kampung. Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Yogya Indaruwanto Eko Cahyono, mengungkapkan hasil koordinasinya dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan), saat ini baru terdapat 211 titik lokasi wifi publik. Masing-masing tersebar di 183 RW dan 28 ruang terbuka hijau. "Harapan saya dalam perubahan anggaran ini bisa difasilitasi hingga seluruh kampung dengan basis RW," katanya.

Ketersediaan wifi publik sejauh ini juga belum proporsional mengingat jumlah RW di Kota Yogya mencapai 616 RW. Sehingga mayoritas kampung belum terfasilitasi wifi publik lantaran baru terpasang di 183 RW. Padahal orangtua yang memiliki anak usia sekolah mengeluhkan borosnya kuota internet untuk menopang pembelajaran daring putra putrinya. Daru, sapaan akrabnya, menambahkan setelah jaringan internet gratis itu terfasilitasi, Diskominfosan Kota Yogya juga harus menjalin kerja sama dengan wilayah setempat. Terutama dalam mengatur jam operasional wifi publik agar tidak disalahgunakan. Selain itu setiap ada gangguan koneksi juga bisa langsung diantisipasi ketika koordinasi dengan wilayah terjalin baik. "Kebutuhan wifi publik sangat dinantikan untuk mendukung pembelajaran daring. Bagi kalangan usaha rumahan juga akan terbantu dalam memasarkan produknya secara online," tandas anggota Komisi A ini.

Di samping itu, Daru berharap akses internet tersebut juga harus memiliki filter atau saringan. Sehingga laman yang melanggar norma serta tidak sesuai dengan budaya Indonesia akan terblokir secara otomatis. Orangtua pun tidak akan merasa khawatir terhadap aktivitas anaknya ketika berselancar di dunia maya. Jangkauan aksesnya juga perlu diperluas. Bahkan dalam penentuan titik lokasi penempatan wifi, harus dimusyawarahkan dengan perangkat wilayah agar dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh warganya. Dukungan pemerintah juga harus ditunjukkan dengan membuka akses kantor pemerintahan yang ada di wilayah untuk kepentingan belajar daring. Kantor kecamatan maupun kelurahan selama ini sudah memiliki wifi. Pada saat pembelajaran daring, warga di sekitar hendaknya dibebaskan memanfaatkan sebagian ruangnya."Pada kondisi seperti ini kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga sangat diharapkan. Kami di lembaga dewan akan mendukung dan mengawal berbagai program yang mendesak dibutuhkan oleh masyarakat," tandas Daru. (dhi/ast)