Pemkot akhirnya bisa merealisasikan kembali sebagian pekerjaan konstruksi yang sempat mengalami penundaan akibat realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, terutama yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) serta dana keistimewaan (Danais). Akan tetapi sisa waktu saat ini sangat terbatas sehingga pengawasannya harus optimal. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya Endro Sulaksono, mengungkapkan pekerjaan fisik yang bisa digulirkan sebenarnya sudah memasuki tahap lelang. "Kita berharap proses lelang berjalan lancar. Tetapi satu tahun anggaran efektifnya tinggal menyisakan empat bulan lagi. Makanya perlu ada pengawasan sehingga ketika ada persoalan bisa langsung dicarikan solusinya," urainya.

Sejumlah pekerjaan konstruksi yang dibiayai Danais ialah penataan simpang tugu, penataan pedestrian Jalan Jenderal Sudirman segmen Gondolayu-Tugu, pembangunan kawasan Jalan KH Ahmad Dahlan, dan pembangunan SAH kawasan Kotagede. Sedangkan pekerjaan dari DAK berupa pemeliharaan jalan di Jalan Ki Penjawi, Jalan Cik Di Tiro, Jalan Nitikan dan Jalan Lowanu, serta sejumlah penambahan fasilitas embung di Jalan Tegalturi Giwangan. Anggota Komisi C ini menilai, pembangunan infrastruktur berkaitan erat dengan kepentingan publik. Harapannya semua dapat berjalan lancar dan diselesaikan sesuai target. "Ada beberapa kendala yang harus diantisipasi. Misalnya dari kesiapan pihak ketiga dalam menyediakan tenaga serta protokol kesehatannya di kala pandemi. Apalagi ketika nanti berhadapan dengan musim hujan. Kami di lembaga dewan menaruh perhatian supaya masyarakat kelak tidak dirugikan," katanya.

Di samping itu, Endro memahami banyak kegiatan yang sudah direncanakan melalui dana APBD namun terpaksa ada penundaan. Hal ini karena Kota Yogya yang banyak mengandalkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata sangat terpukul dengan adanya pandemi. Oleh karena itu tim eksekutif harus memiliki perencanaan yang matang guna mencari sumber dana di luar APBD. Terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah yang menunjang aktivitas masyarakat. Sehingga pendekatan ke pemerintah pusat harus digencarkan. Terutama dalam mengakses DAK dari berbagai kementerian yang jumlahnya cukup besar. Pihak dewan juga siap memberikan advokasi kaitannya dengan kepentingan rakyat. "Komunikasi dan koordinasi dengan Pemda DIY juga sangat penting. Alokasi Danais untuk pekerjaan fisik yang berkaitan dengan kawasan budaya terbuka lebar. Eksekutif harus mampu memanfaatkan kesempatan itu," tandasnya.

Dengan banyaknya kegiatan yang dibiayai dari DAK maupun Danais secara tidak langsung akan mengurangi beban APBD. Potensi berkurangnya pendapatan daerah akibat pandemi ini pun tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur. (dhi/ast)