Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Yogyakarta sebagai organisasi sarjana yang berazaskan marhaenisme beberapa hari yang lalu mengadakan diskusi virtual pada Selasa (26/5) melalui aplikasi zoom dengan pembicara Antonius Fokki Ardiyanto S.IP Anggota DPRD Kota Yogyakarta yang menjabat sebagai Ketua ISRI Kota Yogyakarta dan Dr Stephanus Handoko, Anggota DPRD Propinsi DIY selaku Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI DIY dengan tema "Mungkinkah Dana Keistimewaan (Danais) DIY digunakan dalam penanganan covid-19”.

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Bangun Putra Prasetya M.Sc, Sekretaris ISRI Kota Yogyakarta, Fokki menyampaikan bahwa dana keistimewaan DIY ini muncul sebagai konsekuensi dari UU Keistimewaan DIY. UU Keistimewaan DIY ini berhasil disahkan karena adanya gerakan rakyat DIY dalam memperjuangkan wilayahnya untuk kesejahteraan rakyat, artinya keistimewaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan elit pemangku keistimewaan. “Dengan konstruksi pemikiran demikian maka sudah selayaknya Dana Keistimewaan bisa digunakan dalam permasalahan covid-19 ini. Karena covid-19 mengancam peradaban manusia dan peradaban manusia itulah puncak dari kebudayaan,” ucapnya.

Sementara, Stephanus Handoko juga menyampaikan bahwa secara normatif peraturan persoalan Dana Keistimewaan ini bisa digunakan dalam persoalan covid-19 seperti yang diatur dalam PMK Peraturan Menteri Keuangan yang juga sudah dikonsultasikan oleh Pemda. Berdasarkan informasi dari beliau maka pada kesempatan itu Fokki meminta supaya DPRD DIY mendesak Pemda DIY untuk segera membuat desain besar tentang pemanfaatan Danais dalam pemulihan percepatan ekonomi dengan pintu masuk dari sisi budaya. “Makna budaya sangat luas karena berhubungan dengan cipta, karsa dan rasa manusia. Dari sisi pintu masuk ini maka dari sisi dasar hukum sangat aman, sehingga harapannya percepatan ekonomi bisa segera dipulihkan. Gerak cepat ini bisa dilakukan karena data sudah komplit dan kemauan politik dari legislatif dan eksekutif juga sama yaitu bagaimana kehidupan rakyat segera pulih dengan hidup "new normal". Tidak ada pemerintah manapun yang ingin rakyatnya sengsara itu pointnya,” terang Fokki.

Disamping itu, pemanfaatan dana keistimewaan DIY juga diharapkan bisa digunakan untuk menopang kehidupan primer para pelaku seni, budaya dan pariwisata yang ada di DIY karena mata pencaharian mereka sempat terhenti imbas dari pandemi covid-19. Maka dalam kesempatan diskusi virtual  tersebut Fokki meminta agar DPRD DIY bisa mengawal ini sehingga ada transparansi tentang dana keistimewaan DIY. “Saya juga berharap nantinya Gubernur  DIY  bisa melakukan lobby politik kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan kaitannya dengan penggunaan Danais untuk penanganan covid-19 dalam rangka pemulihan dan percepatan perekonomian di DIY yang bertumpu kepada kebudayaan dan pariwisata dalam mensejahterakan rakyatnya,” ujarnya. (ant/ast)