Pemkot Yogya dan masyarakat harus bersatu padu dalam menanggulangi sekaligus mengantisipasi virus korona atau Covid-19. Dari sisi kebutuhan anggaran, lembaga dewan akan selalu mendukung sepanjang untuk kebutuhan bersama. Menurut anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Yogya Antonius Suhartono, setiap perkembangan mewabahnya virus korona di Kota Yogya selalu mendapat perhatian dewan. "Kebetulan saya duduk di Komisi D yang berkaitan dengan proses antisipasi tersebut. Rapat koordinasi dengan gugus tugas penanganan Covid-19 di Kota Yogya akan rutin kami gelar supaya setiap persoalan bisa segera dicarikan solusi," ucap Anton, sapaan akrabnya, pada Senin (6/4).

Dari sisi anggaran, diakuinya porsi dana tak terduga sangat terbatas. Akan tetapi ada porsi anggaran lain yang bisa dimanfaatkan. Di antaranya dana bagi hasil cukai rokok, dana CSR hingga pergeseran kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Dari seluruh porsi anggaran tersebut, dana yang tersedia bisa mencapai Rp 10 miliar. Sehingga kebutuhan anggaran untuk antisipasi Covid-19 di Kota Yogya sampai masa tanggap darurat mampu tercukupi dengan baik. Anton berharap, kini justru diperlukan kesatupaduan antara pemerintah dengan masyarakat. Satu sisi Pemkot Yogya harus bertindak cepat dan tanggap serta di sisi lain masyarakat pun mampu mengikuti arahan sesuai protokol penanganan. "Yogya adalah kota tujuan wisata. Kondisi seperti ini pasti akan memukul industri pariwisata. Namun kita juga tidak boleh gegabah dan terlambat melakukan antisipasi," tandasnya.

Menurutnya, wabah Covid-19 di Indonesia termasuk Kota Yogya dinilai belum mencapai puncaknya. Hal ini karena setiap hari terjadi penambahan kasus baru yang terinfeksi. Antisipasi dari masyarakat sangat diperlukan agar kasusnya bisa dikendalikan. Salah satu protokolnya ialah dengan membatasi kegiatan di luar ruang serta menerapkan social distancing. Namun yang tidak kalah penting ialah menjaga daya tahan tubuh dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan dari unsur pemerintah, Anton berharap Pemkot tidak berhenti memberikan edukasi ke masyarakat luas. Jajaran aparatur sipil negara (ASN) bahkan bisa menjadi contoh pengendalian kasus Covid-19 di lingkungan masing-masing. "Komunitas yang ada di masyarakat juga perlu dirangkul sebagai bagian dari corong edukasi. Masyarakat harus tetap tenang namun juga memiliki kewaspadaan diri yang baik. Berita-berita bohong atau yang tidak jelas sumbernya, sedini mungkin bisa ditangkal agar tidak membuat gaduh," urainya.

Di samping itu, fasilitas layanan kesehatan yang dimiliki pemerintah juga perlu disiapkan lebih matang. Ruang isolasi perlu diperbanyak dengan menggandeng rumah sakit swasta. Begitu pula dengan tenaga medis harus mendapatkan perlindungan agar mampu bekerja dengan baik dan profesional. (Dhi/Ast)